Isu Politik-Hukum Terkini: Prabowo dan Anies Bakal Bertemu

Prabowo dan Anies Dikabarkan Akan Bertemu, KPK Akan Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik dan hukum terkini menjadi sorotan publik dalam 24 jam terakhir. Pertemuan yang direncanakan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu topik hangat. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pertemuan antara Prabowo dan Anies menjadi perhatian publik karena keduanya merupakan rival dalam pemilihan presiden sebelumnya. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengonfirmasi bahwa keduanya diundang untuk hadir dalam acara Harlah ke-27 PKB yang akan digelar pada hari ini, Rabu (23/7/2025).

"Presiden Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan diundang hadir pada Harlah ke-27 PKB yang digelar hari ini," ujar Cak Imin.

Selain Prabowo dan Anies, acara tersebut juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Acara ini juga akan diramaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) PKB untuk 3.200 kader terkait digitalisasi partai.

Sementara itu, KPK berencana memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB senilai sekitar Rp 222 miliar. Meskipun belum ada jadwal pasti, KPK menyatakan tengah mendalami keterangan saksi dan akan melakukan penggeledahan aset terkait, termasuk kendaraan dan dokumen.

Selain isu pertemuan Prabowo-Anies dan kasus Ridwan Kamil, beberapa isu politik dan hukum lain juga menjadi perhatian publik. Ketua DPR Puan Maharani mendesak evaluasi menyeluruh terhadap transportasi laut nasional setelah terjadinya kecelakaan KM Barcelona 5 di Minahasa Utara. Puan menyoroti adanya selisih signifikan antara jumlah manifes (280 penumpang) dan jumlah korban evakuasi (580 orang).

"Audit dan pengawasan pelabuhan harus ketat untuk keselamatan publik," tegas Puan.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Gerindra dan PDIP sebagai "adik-kakak". Bahlil mendukung pernyataan tersebut dan menambahkan bahwa Golkar juga merupakan bagian dari keluarga besar bangsa.

"Golkar pun bagian dari satu keluarga besar bangsa ini," kata Bahlil, menyiratkan persatuan lintas partai.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau keberadaan mantan marinir, Satria Arta Kumbara, yang kini menjadi tentara relawan di Rusia setelah kewarganegaraannya dicabut. KBRI Moskow terus menjalin komunikasi dengan Satria, tetapi statusnya terkait pemulangan dan keanggotaan TNI AL tidak dapat dijamin karena ia telah dipecat dan dipenjara atas desersi sejak April 2023.

Berbagai isu politik dan hukum ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertemuan antara Prabowo dan Anies diharapkan dapat membawa suasana politik yang lebih kondusif. Sementara itu, penanganan kasus korupsi oleh KPK menjadi sorotan publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Evaluasi terhadap transportasi laut juga menjadi penting untuk memastikan keselamatan publik.

Sumber: beritasatu.com